Tempe Ayam Suharti dan Bulog

Siang itu saya makan di restoran Ayam Goreng Suharti. Lokasinya tidak terlalu jauh dari kantor. Tempatnya pun cukup nyaman.

Tahukah anda bahwa ada dua versi gerai Ayam Goreng Suharti? Yang pertama adalah Ayam Goreng Suharti. Yang satunya adalah Ayam Goreng Ny. Suharti. Dibedakan oleh Ny. Ciri khas yang pertama adalah disetiap restorannya ada gambar seorang perempuan dengan pakaian khas Jawa. Sementara yang kedua tidak ada.

Konon kabarnya, ini adalah hasil harta gono-gini dari pasangan suami-istri yang memiliki gerai Suharti ini. “Jebakan Betmen”-nya adalah justru yang ada “Ny.”-nya konon milik suaminya!

Tentunya kami memesan ayam goreng khasnya. Tapi siang itu yang menjadi perhatian saya adalah tempe dan tahu gorengnya. Sambil berkelakar saya bertanya ke pelayan yang tengah menyajikan tempe ini, “Harganya ikut naik nggak, Mbak?”

Si Mbak hanya mesem-mesem saja.

Rekan kerja saya, beberapa waktu yang lalu, menulis sebuah artikel yang menarik di harian Kompas. Menurutnya, ada beberapa pekerjaan rumah pemerintahan SBY-JK yang harus segera di wujudkan. Antara lain, stabilisasi harga bahan pokok.

Kondisinya memang mengkhawatirkan. Surat kabar sudah setiap hari kini memberitakan tentang harga kedelai yang tidak lagi bisa dikontrol.

Saya pikir rekan kerja saya benar. Harga komoditas utama harus distabilisaskan. Ini penting untuk kehidupan masyarakat kecil.

Tapi kini, ketika struktur tata hubungan negara dan pasar sudah berbeda, siapapun presidennya, pasti akan kelabakan jika menghadapi masalah ini. Saya pikir sulit untuk SBY-JK bisa dengan mudah menstabilisasi harga-harga kebutuhan pokok kita.

Pada masa orde baru, Presiden tinggal angkat telepon dan meminta Menko Ekuin untuk menyelesaikan masalah ini. Siapapun Menko Ekuinnya, ia tinggal memerintahkan rapat terbatas bidang Ekuin untuk membahas masalah ini. Hasilnya pun bisa ditebak: operasi pasar.

Saat itu sistemnya mendukung. Bulog punya otoritas penuh untuk menentukan dan memantau harga komoditas. Ada sebuah sistem yang memastikan dan menjamin ini. Berapapun biayanya untuk operasi pasar, pasti akan disediakan oleh pemerintah. Yang penting, harga komoditas tidak boleh lebih rendah dari patokan tertentu.

Kini berbeda. Semua diserahkan pada mekanisme pasar. Akibatnya, ketika harga kedelai menggila, masyarakat tinggal gigit jari.

Tantangannya sebetulnya adalah bagaimana kita menjembatani ini. Buruknya sistem yang diterapkan pada masa orde baru adalah kenyataan bahwa mekanisme ini sangat mahal. Belum lagi bicara soal korupsi dan penyelundupan ke luar negeri. Masalah subsidi untuk orang kaya pun juga menjadi dilema.

Kalau sudah begini, masalah sesungguhnyanya tidak hanya berada di dalam negeri. Tapi juga peran Indonesia di luar negeri. Selain kebijakan domestik yang kuat dan berpihak kepada yang miskin, politik luar negeri kita pun juga harus tegas dan konsisten dalam membela masyarakat Indonesia.